Wapres: Pulau Ambalat Masih Dalam Perundingan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kasus Pulau Ambalat di Kaltim yang pernah menjadi pemicu ketegangan hubungan kedua negara serumpun Malaysia dan Indonesia kini masih dalam perundingan antara kedua belah pihak yakni Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

"Pemerintah Indonesia dan Malaysia sedang melakukan perundingan, dan kini sudah memasuki tahap akhir," ujar Wapres Jusuf Kalla di Sunggiminasa Gowa, Sabtu (12/11).

Lebih lanjut Wapres mengatakan, bahwa kasus Blok Ambalat tidak dijadikan alasan untuk memecahkan persatuan dan kesatuan serta hubungan antara Malayia dengan Indonesia yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Sejak kasus ambalat mencuat, hubungan antara Indoensia dengan Malaysia menjadi renggang, namun diharapkan melalui Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang dilakukan kali ini dapat kembali mempererat hubungan kerjasama diantara kedua Negara Serumpun.

Sebab selama ini, baik Indoensia maupun Malaysia masih memiliki ikatan emosional, hal tersebut disebabkan karena masih memiliki budaya yang sama, yaitu Melayu.

Sementara itu, Wakil PM Malaysia, YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak berharap melalui kunjungannya kali ini, Indonesia dan Malaysia dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bidang dimensi, seperti budaya, politik, maupun ekonomi.

Sebagai pemimpin negara yang masih memiliki garis keturunan Bugis-Makassar, kata Wakil PM Malaysia, dirinya bersama Wapres Jusuf Kalla memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan/mendorong semangat seluruh pumpunan (rumpun) Bugis Makassar yang berada di perantauan untuk bersatu padu agar tidak tertindas oleh penjajah.

Yang jelas katanya, persoalan Ambalat yang pernah menjadi persengketaan antara kedua negara ini, hingga saat ini masih dalam proses perundingan. Dia juga berharap agar hubungan Indonesia-Malaysia dapat tetap dipertahankan sebab kedua negara ini masih "bersaudara" dalam ikatan budaya Melayu, kata Wakil PM Malaysia.
Patok Perbatasan

Lebih lanjut Sudi mengatakan, Presiden Yudhoyono meminta Menhub menentukan patok perbatasan di wilayah terluar Indonesia, yakni di Pulau Karang Unarang. Selain itu, Departemen Perhubungan diminta segera membangun mercu suar di pulau yang diklaim Malaysia, setelah sebelumnya mengklaim Sipadan - Ligitan.

Kepada Panglima TNI, menurut Sudi, Presiden Yudhoyono meminta untuk tetap menaati hukum internasional tanpa mengurangi kewaspadaan. Panglima TNI dan jajarannya diharapkan tetap melaksanakan tugas mempertahankan wilayah NKRI.

Panglima TNI menyatakan siap menjaga kedaulatan NKRI. Lima KRI yang disiagakan di sana, menurut dia, adalah bagian dari kewajiban TNI menjaga kedaulatan NKRI. Panglima berharap persoalan saling klaim ini tidak menjadi konflik terbuka.

Menurut dia, selama ini sudah ada dialog dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Termasuk pengiriman lima KRI sudah diberitahukan kepada pihak Malaysia.